Ppn Kendaraan Beroda Empat Bekas – Ortax

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP – 238/PJ./2002

PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang :

bahwa dalam rangka aplikasi ketentuan Pasal lima Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain menjadi Dasar Pengenaan Pajak, perlu memutuskan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana sudah beberapa kali diubah terakhir menggunakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986); Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir menggunakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4061); Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 567/KMK.04/2002 mengenai Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan : Kendaraan Bermotor Bekas adalah kendaraan bermotor baik beroda 2 atau lebih yang kondisinya bukan baru, telah terdaftar dalam instansi yg berwenang atau mempunyai nomorpolisi. Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas merupakan orang pribadi atau badan yang aktivitas usahanya melakukan penjualan Kendaraan Bermotor Bekas. Pasal dua

(1) Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas yg dilakukan sang Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas yang semata-mata merupakan barang dagangan terutang Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10% (sepuluh %) menurut Harga Jual.

(tiga) Pengusaha Kena Pajak Kendaraan Bermotor Bekas harus menerbitkan Faktur Pajak atas Penyerahan Barang Dagangan.

Pajak Masukan yg berkenaan menggunakan penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas sang Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas nir dapat dikreditkan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartadalam tanggal 30 April 2002DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *